Tugas Makalah Pendidikan Kewarganegaraan 2

TUGAS MAKALAH

Mata Kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan

Program Studi manajemen informatika

Disusun Oleh :

Nur Aprilia Syafitri

Npm : 31108456

2 db 07

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS GUNADARMA

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pembuatan makala dalam mata kuliah kewarganegaraan deng pokok bahasan Negara dan konstitusi.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi, namun dengan semangat dan kerja sama antara tim penyusun dan dibantu semua pihak akhirnya penyusunan makalah ini terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Mei Raharja selaku Dosen mata kuliah kewarganegaraan yang telah membantu mengarahkan dan memberi batasan penyusunan materi makalah, serta terima kasih pula rekan-rekan mahasiswa kelas 2 bd 07 Jurusan Pendidikan Manajemen Informatika Universitas Gunadarma Jakarta yang turut memberikan informasinya.

Penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan sarannya yang membangun sangat penyusun harapkan agar dapat berbuat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
BAB 1 Penjelasan Tentang Pasal 28A
BAB 2 Penjelasan Tentang Pasal 28B
BAB 3 Penjelasan Tentang Pasal 28E
BAB 4 Penjelasan Tentang Pasal 28F
BAB 5 Penjelasan Tentang Pasal 28J

BAB 1
Pasal 28A
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Penjelasan:
Pasal yang berasas universal/universalitas, yang berarti setiap orang/semua orang berhak, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, kepercayaan, latar belakang, warna kulit, dsb.
Maksud berhak untuk hidup adalah setiap orang berhak untuk hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Setiap orang mempunyai hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodratnya sebagai manusia dan merupakan pemberian dari Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, salah satunya berhak untuk hidup. oleh sebab itu, setiap orang berhak menjalankan dan mempertahankan kehidupannya.
Hak atas penghidupan dalam instrumen tidak dijamin sebagai hak mutlak. Misalnya, menurut Konvensi Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan internasional tentang Hak-hak sipil dan politik dan konvensi amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan dengan suatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroakif. Kedua perjanjian internasional ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang pengenaan hukuman mati pada orang dibawah usia delapan belas tahun pada saat melakukan kejahatan, dan melarang eksekusinya pada wanita hamil. Konvensi Eropa mensyaratkan hukuman mati dikenakan oleh suatu pengadilan, sesudah memperoleh keyakinan mengenai suatu kejahatan yang karena keputusannya ditetapkan oleh undang-undang.
Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi.
Di Indonesia juga terdapat hukuman mati tetapi terdapat dua kubu yang menentang diterapkannya pidana mati dalam hukum di Indonesia, dengan berbagai alasan yang kebanyakan dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Dengan dasar UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan perjanjian-perjanjian luar negeri, seperti International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life), yang menyatakan dalam pasal 6 ayat1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Kubu yang kedua adalah hukum positif di Indonesia sendiri. Masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati di dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini di pertegas dengan pernyataan dalam penjelasan pasal 9 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya membatasi hak untuk hidup dalam dua hal, yaitu tindakan aborsi demi kepentingan hidup ibunya dan berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati.
Kedua kubu tersebut bertolak belakang sehingga menyebabkan problematika dan mengakibatkan dampak negatif terhadap penerapan hingga pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Tampaknya mustahil jika kita menentang pidana mati sementara peraturan perundang-undangan kita termasuk yang lahir pada era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana tersebut.

BAB 2
Pasal 28B

(1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

(2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penjelasan:

Ayat 1
Maksud hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan adalah setiap orang diberikan kebebasan untuk mencari pasangan dan berhak untuk membentuk keluarga tanpa ada paksaan dari pihak luar dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah menurut agama dan diakui oleh negara.
Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat agama. dari pernikahan akan lahir generasi penerus, baik atau buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dalam pernikahan.
Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tenteram, damai dan sejahtera lahir batin. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat kasih sayang (mawadah warahmah) yang terjalin di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anak.

Ayat 2

Hak anak adalah setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan yang adil dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara serta memperoreh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Jadi, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak-anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya dljaga karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

Anak berhak atas kelangsungan hidupnya, pertumbuhannya, serta berhak untuk berkembang agar dapat menjadi anak yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas. seorang anak pun berhak mendapat perlindungan khusus dari Negara karena seorang anak tidak boleh mendapatkan kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun karena dapat membahayakan kesehatannya dan dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan psikologisnya.
Sementara dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda sekaligus penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya. Sekalipun telah ada perlindungan hukum masih saja tubuh kecil mereka dijadikan objek kekerasan dari manusia yang lebih kuat.

BAB 3
Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penjelasan:

Ayat 1
Hak asasi manusia menurut pasal 28E ayat 1 yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” mengandung pengakuan terhadap tuhan yang maha esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Pasal ini, menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memilih agama serta menjalankan agamanya masing-masing. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia, memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap yan lain, menghormati dan tidak merampas hak orang lain. Dengan demikian, pasal ini mengandung pengakuan terhadap segenap hak asasi manusia sebagaimana ajaran tuhan yang meliputi seluruh kehidupan.
Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran sangat diperlukan dalam menjalani suatu kehidupan. Dengan pendidikan hak asasi manusia akan membantu mewujudkwn tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berkarakter, terbuka, toleran, rendah hati, dan kesadaran akan tanggung jawab social, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Tanpa adanya pendidikan, bangsa Indonesia akan mengalami keterpurukan yang berakibat pada kehancuran Negara. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengadakan sekolah gratis bagi orang miskin.
Setiap orang bebas memilih pekerjaan. Demi kelangsungan hidup manusia, dibutuhkan suatu pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Negara tercinta ini.
Setiap orang berhak memilih kewarganegaraan. Puluhan ibu serta aktivis beberapa LSM yang hadir pada pengesahan Undang Undang Kewarganegaraan baru pada 11 Juli 2006 lalu di gedung DPR/MPR Jakarta bersorak gembira. UU baru mengenai status anak pernikahan campuran yang selama ini masih menjadi perdebatan akan status anak mereka, karena UU tersebut telah disahkan. Mereka menjadi merasa hak sebagai warga negara indonesia telah terpenuhi sehingga mereka merasa sangat bahagia menerima UU baru tersebut.
Setiap orang bebas memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Ayat 2
Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik menyatakan bahwa perwujudan agama dan kepercayaan seseorang boleh dijadikan sasaran pembatasan seperti itu hanya karena ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral umum, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Pemerintah memberikan kebebasan yang di yakini setiap warga Negara dan berhak atas pemikiran dan sikap yang di ambil dalam kehidupan sesuai dengan apa yang ada dalam hati nuraninya.

Ayat 3
Negara menjamin kebebasan untuk membuat organisasi, berserikat dan berkumpul dengan catatan tidak merugikan orang lain atau Negara itu sendiri dan juga setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, diantaranya dengan demonstrasi.

BAB 4
Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Penjelasan:

Setiap warga Negara berhak untuk berkomunikasi dengan siapa saja tanpa ada batasan dari pihak luar karena dari komunikasi itu seseorang akan mendapatkan sebuah informasi yang bisa menjadikan pribadinya berkembang serta dapat bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dan lingkungan sosialnya pun menjadi lebih luas.
Salah satu irri menonjol Negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk berekspresi. Kebebasan berekspresi dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti berkesenian, menyampaikan protes, atau menyebarkan gagasan melalui media cetak. Media ekspresi dan penyebarluasan gagasan yang banyak dikenal masyarakat salah satunya adalah pers.
Pers menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi masyarakat luas. Tidak hanya itu, pers juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini public atau mendesak kepentingan public agar diperhatikan oleh penguasa.
Dalam suatu informasi, seseorang berhak untuk menyimpan, mengolah ataupun menyampaikan informasi yang dia ketahui kepada orang banyak dengan menggunakan saluran yang telah tersedia. Informasi dibutuhkan oleh orang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan.

BAB 5
Pasal 28J
(1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.”
(2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Penjelasan:

ayat 1 dan 2
Setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi setiap orang juga wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, setiap warga Negara, pemerintah, atau organisasi manapun, mengemban kewajiban untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak manusia tanpa kecuali. Artinya, hak manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka
http://www.google.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: