Tugas Makalah Pendidikan Kewarganegaraan 3

TUGAS MAKALAH

Mata Kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan

Program Studi manajemen informatika

Disusun Oleh :

Nur Aprilia Syafitri

Npm : 31108456

2 db 07

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS GUNADARMA

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini. makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pembuatan makala dalam mata kuliah kewarganegaraan deng pokok bahasan Negara dan konstitusi.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi, namun dengan semangat dan kerja sama antara tim penyusun dan dibantu semua pihak akhirnya penyusunan makalah ini terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Mei Raharja selaku Dosen mata kuliah kewarganegaraan yang telah membantu mengarahkan dan memberi batasan penyusunan materi makalah, serta terima kasih pula rekan-rekan mahasiswa kelas 2 bd 07 Jurusan Pendidikan Manajemen Informatika Universitas Gunadarma Jakarta yang turut memberikan informasinya.

Penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan sarannya yang membangun sangat penyusun harapkan agar dapat berbuat lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Pendahuluan

Kommunikasi adalah suatu kegiatan yang menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya. Komunikasi melibatkan tanda dan kode. Pemahman tentang komunikasi diadopsi dari definisiyang dikemukakan oleh Johns Fiske, yakni komunikasi sebagai “interaksi social melalui pesan”.

Bahasa memegang peranan penting dalam interaksi social. Bahasa untuk sebagian bahasa, adalah alat interaksi social. Tetapi dalam interaksi social banyak digunakan aneka ragam system ragam lain selain bahasa, yakni system tanda non verbal.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat Sesuai Pasal 28F UUD 1945
Di jaman modern sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat memang menjadi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari anak SD sampai ke pejabat pasti sangat membutuhkan informasi. minimal dalam bentuk obrolan atau berbincang-bincang dengan kerabat. Ada informasi yang sangat penting, informasi yang hanya untuk kalangan tertentu, sampai informasi yang bisa dikategorikan ‘kurang berguna’ sekalipun.

Tak bisa dihindari lagi kebutuhan mendapatkan informasi sudah menjadi kebutuhan. Hidup tanpa mengetahui informasi, seperti hidup tanpa ada arah tujuan. Karena dalam Pasal UUD ‘45 sendiri sudah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi kita sebagai warga negara tidak bisa dibatasi oleh apapun untuk memperoleh informasi.
Bila kita mempunyai hobi atau kesenangan tersendiri misalnya berolahraga, atau mengumpulkan sesuatu, maka kita butuh lebih banyak informasi mengenai apa yang kita sukai. Karena itu sangat bermanfaat untuk pengembangan pribadi. Bisa saja dari informasi yang kita dapat mengenai hobi kita, dapat menghasilkan uang atau lapangan pekerjaan baru. Tentu saja hal ini dapat bermanfaat bagi orang lain juga tentunya.

Apabila kita mempunyai informasi, jangan disimpan sendiri. Kita harus berbagi dengan masyarakat, atau minimal dengan orang yang kita kenal. Kita saat ini bisa dengan mudah mencari dan memperoleh informasi karena banyak sekali media yang bisa dijadikan sumber. Misalnya surat kabar, radio, televisi, internet, bahkan lewat bincang-bincang sekalipun. Dengan memiliki informasi tersebut, selain dapat menambah wawasan kita, bisa juga menyimpan dan mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Jangan sampai dilebihkan atau dikurangi.
Sarana untuk menyampaikan informrasi juga banyak. Dalam surat kabar ada Surat Pembaca. Di radio kita bisa mengirim informasi kepada masyarakat melalui telepon atau mengirim sms. Lewat internet, ada situs sosial seperti facebook, twitter, atau kaskus. Juga ada situs yang beritanya setiap saat selalu baru seperti detik.com.
Jadi, carilah dan dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi bisa berguna apabila kita bisa mengembangkanya dan dibagikan kepada orang lain.

Tanggapan Departemen Kominfo Terhadap Uji Materi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

(Jakarta, 7 Januari 2009). Sesuai dengan informasi yang terpublikasi dari berbagai media massa, pada tanggal 6 Januari 2009 sejumlah blogger dan pemilik situs yang diwakili oleh Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berekspresi Indonesia telah mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut para pemohon uji materi tersebut, bahwa dasar diajukannya permohonan ini adalah karena Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Lebih dari itu, klausul yang disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008 tersebut menurut pemohon uji materi cenderung memberatkan dan membingungkan para pengguna media elektronik.

Terhadap upaya uji materi tersebut, Departemen Kominfo pada dasarnya sangat menghormati upaya hukum yang ditempuh oleh para pemohon uji materi tersebut, karena ini merupakan salah satu bagian keterbukaan dan sikap profesional Departemen Kominnfo terhadap penggunaan hak berekspresi publik dalam era demokrasi, khususnya terhadap pihak-pihak yang bermaksud mengajukan uji materi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Kominfo, sebagaimana hal serupa pernah dialami telah menghadapi uji materi terhada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beberapa tahun yang lalu. Departemen Kominfo sebagai pengusul UU tersebut saat sejak masih menjadi RUU hingga kemudian disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008 sangat concern dengan esensi asas dan tujuan dari UU itu sendiri, yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi . Di samping itu, Pasal 4 menyebutkan, bahwa p emanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Pasal-pasal tersebut menunjukkan, bahwa UU tersebut tetap menjamin hak, kewajiban dan perlindungan publik.

Jika disebutkan, bahwa UU tersebut, khususnya Pasal Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), pasal 28 F dan pasal 28 G ayat (1) adalah tidak tepat. Alasannya adalah karena Pasal tersebut dan juga Pasal-pasal lainnya yang tersebut pada UU tersebut sudah mempertimbangkan segala aspek, konsekuensi dan reaksi publik yang mungkin timbul (dan kini memang terbukti terjadi). Pada saatnya di Mahkamah Konstitusi nantinya Departemen Kominfo akan menyampaikan pandangannya secara konkret jika permohonan uji materi tersebut diterima dan diproses di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Departemen Kominfo sama sekali mematuhi hirarkis urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bermaksud mempertentangkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga meskipun sanksi administrasi dan pidana terhadap pelanggaran UU tersebut ada yang cukup berat, namun tidak berarti UU ini cencerung rigid dalam mengekang kebebasan berekspresi melalui komunikasi elektronik, selain hal tersebut harus dilihat secara kausalitas, juga lebih bertujuan adanya kepastian hukum dalam penggunaan komunikasi elektronik secara komprehensif, berkeadilan dan proteksi bagi publik secara optimal dari potensi kemungkinan penyalah gunaan ke arah kondisi yang destruktif.
Pada saat ini Departemen Kominfo sedang menyusun perangkat RPP sebagai tindak lanjut dan penjabaran UU tersebut dan Departemen Kominfo akan tetap melibatkan para pemangku kepentingan untuk turut mencermati, mengkritisi dan menyampaikan aspirasinya. Itulah sebabnya, sebagai bagian dari keberpihakannya kepada publik juga, sekali lagi Departemen Kominfo menyampaikan penghargaan atas upaya hukum dan berterima-kasih atas sikap kritisnya, karena Departemen Kominfo berpendapat, bahwasanya sikap kritis tersebut adalah salah satu manifestasi sense of belongings terhadap keberadaan UU tersebut. Bukan sekali ini Departemen Kominfo memperoleh tanggapan publik untuk melakukan uji materi terhadap UU No. 11 Tahun 2008 terrsebut.

Penyadapan atas Hak Pribadi Berkomunikasi

Penyadapan komunikasi warga negara kembali mengundang perhatian setelah hasil penyadapan oleh KomisiPemberantasan Korupsi diperdengarkan di depan sidang Mahkamah Konstitusi (2/11).
Kekuasaan KPK menyadap dan merekam komunikasi (Pasal 12 ayat 1 huruf a UU No 30/2002) bukan hanya mendasari keberhasilan KPK memidanakan pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) tetapi juga membuat iri aparat penegak hukum lain. Sejak Mei 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika merancang peraturan pemerintah (PP) tentang tata cara penyadapan/intersepsi (interception).
Penyusunan PP melibatkan tim antardepartemen (Kejaksaan Agung,Polri,KPK, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Negara) serta operator bisnis telekomunikasi. Tak jelas apakah masyarakat (civil society) ikut bergumul dengan negara dan pasar telekomunikasi. Oktober 2009 rancangan peraturan tersebut berada di Depkumham untuk proses harmonisasi. Peraturan pemerintah tentang tata cara penyadapan/ intersepsi komunikasi itu direncanakan terbit April 2010.

Perlindungan Konstitusional

Komunikasi oleh warga negara merupakan hak pribadi yang harus dilindungi hukum, sehingga penyadapannya dilarang. UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta bendanya (Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28D). Konstitusi juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28 F).

Pasal 32 UU No 39/1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Rumusan ini serupa dengan International CovenantonCivilandPoliticalRights yang sudah diratifikasi Indonesia (UU No 12/2005). Pasal 40 UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi menegaskan,“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.”UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberi jaminan lebih khusus.

Pasal 31 ayat 1 UU ITE 2008 melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi/penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.Ayat (2) melarang setiap orang yang bersengaja tetapi tanpa hak, atau melawan hukum, melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik,dan atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik. Berarti informasi dan transmisi informasi yang bersifat publik dikategorikan publicly admissible and observable.
Pengecualian
Penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (infringement of privacy rights) yang dilindungi secara konstitusional.Pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan karena bukan nonderogable rights yang dijamin oleh Pasal 28I ayat 1 UUD 1945.

Tetapi Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menuntut alasan objektif-rasional, sehingga penyadapan terhadap komunikasi itu memiliki legitimasi kuat,misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan harus diatur dengan undang-undang. Sejumlah undang-undang membolehkanpenerobosanterhadap hak pribadi untuk berkomunikasi.UU KPK 2002 membolehkan penyadapan dan perekaman komunikasi guna mengungkap dugaan tipikor senilai Rp1 miliar.UU Telekomunikasi 1999 membolehkan penyadapan jika caranya sah.
Penyadapan dibolehkan atas perintah hakim atau kekuasaanlainyangsah, sesuaidengan peraturan perundang-undangan (UU HAM 1999), atau atas permintaan instansi penegak hukum (UU ITE 2008). Ini sejalan dengan UU Psikotropika dan UU Narkotika yang membolehkan penyidik Polri melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dengan izin kepala Polri (kontrol vertikal),namun terbatas dalam waktu 30 hari.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membolehkan penyidik menyadap telepon dan merekam pembicaraan selama satu tahun dengan izin ketua pengadilan negeri.Ini merupakan bentuk pengawasan eksternal (external oversight) terhadap praktik penyadapan. Di sini juga diterapkan judicial oversight terhadap laporan intelijen yang digunakan dalam proses peradilan pidana terorisme.
Ketua pengadilan menentukan kualifikasi informasi intelijen (hasil penyadapan) sebagai bukti pendahuluan dalam penegakan hukum. Kekuasaan menyadap atau mencegat (interception) suatu proses komunikasi akan memudahkan aparat penegak hukum dalam melengkapi bukti permulaan terjadinya tindak pidana.Namun,membolehkan penyadapan tidak menutup terjadinya masalah, misalnya karena penyadapan dapat mengungkap rahasia yang tak terkait dengan suatu dugaan tindak pidana.

Seseorang dapat pula dijebak melakukan suatu tindak pidana, sedangkan aparat beralasan menjalankan tugas, sehingga dimudahkan dalam memperoleh bukti yang memberatkan pelakunya. Sahkah hasil penyadapan ini menjadi alat bukti di muka pengadilan (admissible by the court) dan apa ukurannya? Bukankah tersangka atau terdakwa telah dilanggar hak-haknya? Pada tahap manakah penyadapan boleh dilakukan? Akankah negara dibiarkan bebas menyadap komunikasi rakyatnya?

Bukankah penyadapan juga menjadi tindakan preemptive pemerintah terhadap lawan-lawan politik? Dalam hal apa negara dibenarkan melanggar hak warganya? Sebetulnya berbagai undangundang di atas perlu direvisi agar kekuasaan menyadap komunikasi tidak disalahgunakan.

Perlu diatur tentang pihak yang berwenang mengizinkan atau memerintahkan penyadapan (misalnya hakim),syarat- syarat dan tata cara penyadapan, tahap yang diizinkan dalam proses penegakan hukum (setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup) dan tujuan penyadapan (guna menyempurnakan alat bukti), serta jangka waktunya.

Kekuasaan penyadapan harus dikontrol, misalnya melalui penerapan kode etik dan disiplin profesi (disciplinary measures), mekanisme praperadilan, serta gugatan pencemaran nama baik (libel suit), dan tuntutan ganti rugi dalam hal penyadapan itu tidak dibenarkan. Ombudsman dan Komnas HAM juga dapat diminta berperan melindungi hak-hak privasi dalam berkomunikasi, yaitu menerima keluhan tentang terganggunya hak warga negara oleh penyadapan.

Daftar Pustaka
http://www.google.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: